Novi di warung UMKM menunjukkan masker yang merupakan produk para purna buruh migran perempuan.

AYOSEMARANG.COM -- Tak nampak lagi jungkat-jungkit dan ayunan, tak lagi ada anak-anak  yang berlarian di halaman. Suasana yang tertangkap indera penglihatan sama sekali tak menunjukkan sebuah taman pra sekolah. 

Halaman luas di Jalan Raya Ngijo, Kecamatan Gunungpati Semarang  itu kini diisi dengan tumpukan semen, genteng, dan kaleng cat. Bangunan telah beralih fungsi, menjadi sebuah toko besi bahan bangunan.

“Ya, saya memang telah menutup PAUD Taruna Merah Putih itu sekitar dua tahun yang lalu karena saya akui saya salah sasaran,” kata Novi Kurniasih pengelola PAUD merangkap guru pada waktu itu. 

Novi sebenarnya menyayangkan ditutupnya PAUD miliknya yang sedianya ditujukan bagi anak-anak balita yang berasal dari keluarga kurang mampu di daerahnya. Namun apa boleh buat, tindakan itu terpaksa ditempuhnya karena ia dan suaminya tak lagi kuat menanggung biaya operasional sekolah dan segala macam kebutuhan yang timbul dari kegiatan belajar mengajar dari kantongnya sendiri.

“ Sedih saya, yang datang dan menjadi murid justru anak-anak dari keluarga yang mampu ikut menikmati fasilitas sekolah gratis tanpa iuran pendidikan bulanan, karena masyarakat mengira PAUD Taruna Merah Putih gratis karena dibiayai oleh negara. Padahal pembiayaan murni dari uang pribadi saya,” sambung Novi.

Novi Kurniasih (34), nama itu pernah menjadi perbincangan karena kisah perjuangannya menuntut keadilan dan haknya sebagai buruh migran yang teraniaya di Taiwan. Kisah pilunya merantau menjadi buruh migran dituangkannya dalam sebuah buku “Menggapai Cita-cita” berisi kumpulan puisi bagi buruh migran yang laku terjual dan terus dicetak ulang.  

Kala itu usianya baru 19 tahun dan masih duduk di semester III Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang. Novi muda merasa pada waktu itu ia harus mendapatkan biaya tambahan, meskipun kedua orangtuanya di desa melarangnya pergi ke luar negeri untuk bekerja.

“Saya nekat saja pergi ke Taiwan karena pengen punya pekerjaan buat menopang ekonomi, jadi saya meninggalkan bangku kuliah dan berangkat ke Taiwan lewat perusahaan jasa pengerah tenaga kerja Indonesia di Semarang,” terangnya.

Bukannya tabungan uang dan untung berlipat dari hasil kerjanya di negeri orang, namun hasilnya justru penderitaan. Di Taiwan ia harus mengerjakan pekerjaan dengan beban berat nyaris tanpa istirahat. Gaji pun hanya diterima sesekali saja. 

Pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih apartemen lima lantai masih ditambah dengan tanggungjawab merawat lansia, memasak, hingga mengurus balita dilakukannya tanpa berhenti. Ia pun juga mengalami penganiayaan dan penyekapan justru oleh agen yang ada di Taiwan ketika ia meminta haknya. 

Pasca berhasil masuk kembali ke Indonesia, tekanan mental yang besar dan trauma mendalam menyebabkan Novi sempat dirawat di pusat rehabilitasi mental dan fisik di sebuah Rumah Sakit di Magelang. Ia mengaku sempat dicuci otak oleh agensi dan dampaknya hingga kini sesekali ia rasakan gangguan syaraf di kepalanya.

“Oleh karena semua latar belakang penderitaan saya selama jadi buruh migran itulah, saya ingin agar jangan terulang lagi buat generasi mendatang. Tadinya PAUD itu menjadi misi idealisme saya sebagai salah satu penanaman cinta negeri sendiri, tapi kok ya ternyata berat juga,” sambungnya.

Novi sendiri kini setelah PAUD ditutup, praktis hanya mengandalkan pendapatan dari nafkah sang suami yang bekerja menghidupoi Novi dan tiga buah hati mereka. Soal pandemi, nada suara Novi berapi-api menceritakan dampak yang harus ditanggungnya beserta kawan-kawan eks buruh migran perempuan yang ada di Jawa Tengah. 

“Pandemi ya jelas terdampak, kawan-kawan yang wirausaha seperti saya jelas merasakan turunnya pendapatan, banyak juga mantan buruh migran perempuan yang berjualan makanan, tanpa dukungan modal yang mumpuni, jadi makin terpuruk secara mental dan fisik,” ujarnya.

Tutup PAUD lanjut ke pendampingan perempuan rentan

Tutupnya PAUD itu bukan menjadi salam pamungkas perjuangan Novi. Jiwanya terus bergejolak saat melihat berita para perempuan eks buruh migran yang pulang kampung tanpa perbaikan nasib.

“ Perempuan-perempuan eks buruh migran itu menanggung beban ganda dan banyak yang harus mulai dari nol lagi, maka saya tergerak untuk mendampingi para mantan buruh migran perempuan yang masuk dalam kategori rentan itu terutama mendorong dari segi perbaikan ekonomi meski saya sendiri juga belum kuat secara finansial,” terang Novi.

Ucapan Novi bukan isapan jempol, selaku ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) DPW Jawa Tengah, ia benar-benar menjalankan misi itu meski juga tanpa dukungan permodalan. Tak jarang honor sebagai pembicara di berbagai forum yang mengundangnya sebagai nara sumber, honor itu pun diberikan kepada sesame teman mantan buruh migran perempuan yang sedang merintis wirausaha kecil-kecilan. 

Novi pun mengakui selama ini yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah tepat dan sesuai jalurnya, hanya saja masih kurang menggandeng sektor swasta dan BUMN yang mau memberikan dukungan permodalan. 

Kurangnya permodalan dan situasi pandemi juga dihadapi oleh Latifu, perempuan purna buruh migran yang bertahan hidup membuka warung nasi soto di daerah kampus UNNES. Posisi warung tertutup oleh antrian bus kota membuat warung tidak terlihat jelas. 

Latifu, pernah bekerja di Irak. Ia berkisah, kehidupan warungnya banyak ditopang oleh bantuan Novi yang gigih mencarikan peluang untuk menambah modal kerja. Baru saja pengajuan kredit ke sebuah Bank milik BUMN disetujui, tapi hanya seperempatnya saja dari pengajuan.

“ Mbak Novi menolak pencairan kredit usaha itu, karena karena buat apa bantuan modal cuma segitu,” kata Latifu.

Ia pun mengakui pendapatannya berkurang hingga lebih dari 70 %. Sebagai gambaran kasar, jika sebelum pandemi ia mampu menjual 100  mangkok soto kini tak lebih dari 20 mangkok soto racikannya yang terjual. Latifu bertahan dengan pendapatan seadanya dan praktis tidak mampu mengembangkan dagangannya.

Kenyataan ini kembali ditegaskan oleh Novi yang menyesalkan masih kurangnya keterlibatan Bank BUMN untuk mendukung permodalan UMKM bagi perempuan rentan dan mantan buruh migran. 

Menurut Novi, selama ini memang banyak bantuan dari Pemerintah terkait perbaikan hidup bagi para purna buruh migran baik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) maupun dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

Diakuinya kondisi ini tentu sudah sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang meminimalkan pengiriman buruh migran ke luar negeri. Undang-Undang itu menurutnya sudah sangat mendorong munculnya UMKM dan mendorong mantan buruh migran untuk menjadi seorang wirausahawan yang mandiri.

“Ini sudah sangat nyambung, hanya saja masih kurang keterlibatan Bank BUMN untuk memberikan modal karena dari pemerintah kami ini sudah sering diberi pelatihan macam-macam. Tapi kalau hanya berhenti di pelatihan saja kan ya kita ini nggak jadi naik kelas,” terangnya.

Novi dan perempuan purna buruh migran rentan lainnya berharap, ada kesinambungan dan koordinasi yang erat dalam tubuh pemerintah dan BUMN untuk benar-benar konsisten membantu nasib purna buruh migran. 

Berulang kali ia mengungkapkan, ia dan para mantan buruh migran adalah  pahlawan devisa yang sudah memberi pemasukan untuk negara. Ia masih merasa keadaan ini masih belum seimbang dengan apa yang sudah dilakukannya. Masih belum ada keadilan bagi para mantan penyumbang uang negara.

“Apalagi cap mantan TKI itu sepertinya masih sulit diterima masyarakat jadi kapan kami ini bisa benar-benar naik kelas?” ujarnya.

Sementara itu, pada bukan Agustus 2020 lalu, Menteri BUMN Erick Tohir menyatakan agar segala sektor memberikan akses bagi para pekerja migran yang terdampak pandemi. Pada bulan Agustus itu pula dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara tiga BUMN untuk mendukung fasilitas dan layanan kepada pekerja migran, yakni dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero). 

Termasuk dalam fasilitas dan layanan itu adalah pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran, keberangkatan dan kepulangan, remitansi, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, pelatihan kewirausahaan dan promosi produk purna buruh migran. Bagi Novi dan para purna buruh migran perempuan lainnya, agaknya program-program tersebut belum diterima hingga level kebutuhan mereka.

Penulis: Retno Manuhoro

 

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.