Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). (Suara.com/Angga Budhiyanto)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Setelah Menteri Edhy Prabowo ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menghentikan penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) ekspor benih lobster sementara.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.28891/DJPT/PI.130/XI/2020 yang dikeluarkan di Jakarta pada Kamis, 26 November 2020. Surat itu diteken oleh Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini. 

AYO BACA :7 Tersangka yang Ditangkap Bersama Menteri Edhy Prabowo

Dalam suratnya dijelaskan penghentian penerbitan SPWP dilakukan karena adanya perbaikan tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL). 

"Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMENKP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scyila spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia," demikian tertulis dalam surat edaran yang dikutip Suara.com, Kamis (26/11/2020). 

AYO BACA :Pemkab Kendal Juara Favorit Indeks Daya Saing Daerah Jawa Tengah

Selain itu, keputusan itu juga diambil karena mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan," ujarnya. 

Karena keputusan tersebut pula, KKP mengimbau kepada perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ini ditetapkan, tetap diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran tersebut ditetapkan. 

AYO BACA :Edhy Prabowo Tersangka KPK, Luhut Jadi Menteri KKP Ad Interim