demokrasi-era-jokowi-menurun.jpg
Di tangan Presiden Jokowi, demokrasi Indonesia kualitasnya menurun dan daya tahan demokrasi ikut melemah. (Istimewa)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Wacana revisi UU ITE kian menjadi perhatian masyarakat Indonesia, termasuk mendapatkan komentar dari pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago.

Dia mengatakan di tangan Presiden Joko Widodo, demokrasi Indonesia kualitasnya menurun dan daya tahan demokrasi ikut melemah.

Dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia tercatat mendapatkan skor 7.92 untuk proses pemilu dan pluralisme, lalu 7.50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah, 6.11 untuk partipasi politik, 4.38 untuk budaya politik, dan skor 5.59 untuk kebebasan sipil.

AYO BACA :Pengamat: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Jokowi Turun

"Kita sangat berharap wacana presiden merevisi UU ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata, bisa segera presiden intervensi, ditindaklanjuti partai politik keinginan presiden di DPR. Logikanya revisi UU ITE mestinya juga bisa, kalau ada yang menolak, presiden harusnya bisa mengatasi masalah tersebut," kata Pangi dalam keterangannya yang diberikan kepada Ayojakarta, Selasa (23/2/2021).

Pangi menilai, pentingnya suatu negara menghormati hak rakyat untuk menyatakan pandangan, pikiran, dan kata-katanya pada ruang ekspresi media online maupun media offline.

Bahkan, dia menegaskan, Freedom House, organisasi nirlaba yang didirikan untuk memperjuangkan kebebasan pers di seluruh dunia, bisa memasukkan Indonesia dalam daftar negara dengan penurunan demokrasi karena mulai tersumbatnya kanal kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan mengadakan perkumpulan.

AYO BACA :Pemkab Sragen Pantau Kegiatan ASN Melalui GPS

"Syukur presiden sudah siuman sehingga ada niat untuk revisi UU ITE ini, tapi apakah ini hanya sebatas dagelan politik atau panggung sandiwara belaka?," ujarnya.

Pangi membeberkan, sedari awal sudah khawatir dengan pasal karet UU ITE yang bernafsu membungkam kebebasan berpendapat (freedom of speech), yang berujung memenjarakan pikiran sehat yang terkenal vokal mengkiritik pemerintah.

"Presiden seolah siuman setelah negara kehilangan vitamin, akibat keringnya kritik, sementara puji pujian terhadap pemerintah mengalami obesitas," kata Pangi yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.

Menurut Pangi, ada beberapa hal terkait kebebasan sipil dalam demokrasi yaitu, 1) kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, (2) kebebasan berkumpul dan berorganisasi dan, 3) kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Turunnya indeks demokrasi Indonesia jelas punya konsekuensi logis terhadap tingkat kepercayaan dunia untuk berinvestasi di Indonesia, terkait pinjaman dan lain lain," pungkasnya. (Icheiko R)

AYO BACA :Rocky Gerung Prediksi Pemerintahan Jokowi Tak sampai 2024, Begini Alasannya