kdrt_jppa.jpg
JPPA melakukan aksi teatrikal dengan mengirim karangan bunga dan sesaji dupa untuk menuntut Majelis Etik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada Selasa 5 Mei 2021. (AYOSEMARANG.COM/ Audrian Firhannusa)

SEMARANG SELATAN, AYOSEMARANG.COM -- Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) melakukan aksi teatrikal di depan Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Aksi tersebut merupakan buntut dari kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota Komisioner Komisi Informasi Jateng yang berinisial SH kepada korban yang berinisial H.

Dalam aksi tersebut, JPPA membuat karangan bunga yang bertuliskan “Tiada Kata Maaf Bagi Pelaku KDRT” Selain itu mereka juga berorasi sambil membakar bunga sesaji yang berisi dupa.

AYO BACA :Persewaan Buku di Semarang Sepi Peminat, Pemilik Pilih Jual Koleksi Buku

Koordinator aksi yaitu Nia Lisayati mengungkapkan jika aski ini untuk melakukan pengawalan terhadap sidang etik yang kedua. Di mana pada Selasa 5 Mei 2021 ini, Majelis Etik dari Komisi Informasi Jateng sedang meminta keterangan.

Awalnya JPPA sempat kecewa dengan Majelis Etik karena tidak tegas dalam menindak pelaku. Bahkan tidak ada transparansi dalam sidang etik.

“Padahal KDRT yang dilakukan oleh pelaku sudah terjadi sejak 2010. Lalu SH juga sudah dua kali selingkuh dengan dua orang perempuan yang salah satunya juga masih satu kantor,” terang Nia.

AYO BACA :Kisah Suka Duka Wahyu, Kelola Kios Persewaan Buku yang Kini Sudah Meredup Kalah dari Internet

Untuk itu, JPPA menurut Majelis Etik agar memberi sanksi pemberhentian kerja bagi pelaku karena telah terbukti melanggar Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi.

Kemudian harus merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminisasi Terhadap Perempuan.

“Selain itu kami juga minta Majelis Etik untuk lebih transparan dan tidak menstigma korban, serta memenuhi keadilan korban,” tambah Nia.

Tidak hanya diproses dari Majelis Etik saja, JPPA juga sudah melaporkan pada  Polda Jawa Tengah atas kasus KDRT ini. Sejauh ini pelaporan masih dalam tahap penyelidikan

Kekerasan yang dilakukan oleh SH tidak hanya terjadi pada tahun-tahun yang sudah terlewat. Paling baru SH memukul korban dengan menggunakan botol sampai berdarah-darah. Bahkan saat terjadi pemukulan, anak korban menyaksikan secara langsung.

“Hal ini pasti menjadi traumatis. Kami sudah melakukan upaya dengan psikolog agar traumanya terobati,” pungkas Nia.

AYO BACA :Satpol PP Semarang Bakal Tutup Mal Jika Timbulkan Kerumunan