hamidulloh-ibda.jpg
Hamidulloh Ibda, Dosen Matakuliah Teacherpreneurship Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung

AYOSEMARANG.COM -- Bagi pelaku wirausaha, financial technology (fintech) bodong sangat merugikan. Tak sekadar mengganggu iklim bisnis, namun fintech bobong sangat merusak karakter pelaku wirausaha. Maka dibutuhkan solusi memutus mata rantai fintech bodong tersebut. Salah satunya pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai lanjutan dari program bantuan sosial yang diinisiasi Kementerian Keuangan. Mengapa? Program UMi membuka ruang demokrasi ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di level bawah, sehingga mereka tak lagi berpangku pada fintech abal-abal yang selama ini meresahkan dan menyebalkan.

Perkembangan zaman yang begitu cepat menghadirkan pergeseran pola manual menuju digital. Perubahan dunia ekonomi dan bisnis pun mengalami pergeseran super dahsyat. Salah satunya fintech yang memisahkan sekat antara produsen dan konsumen. Meski ada positifnya, selama ini bisnis yang mengandalkan fintech membawa “cacat bawaan” bernama penipuan. Hal itu disebabkan pelaku usaha di level bawah rentan tertipu dan belum melek literasi digital.

Secara konseptual, World Bank (2016) menyebut fintech sebagai industri yang terdiri atas perusahaan berbasis teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Hsueh (2017) berpendapat, fintech atau teknologi keuangan merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan, menurut FSB (2017) fintech dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, produk-produk dengan efek material yang terkait penyediaan layanan keuangan.

Dalam perkembangannya, fintech menjadi kebutuhan vital dalam dunia bisnis yang kemudian mengubah pola bisnis berbasis teknologi. Pergeseran pola bisnis ini dimanfaatkan oknum jahat untuk membuat fintech abal-abal. Data Satgas Waspada Investasi (2019) menemukan 123 fintech lending ilegal, 30 usaha gadai yang tidak terdaftar di OJK, dan 49 entitas penawaran investasi bodong.

Ketika pebisnis di level bawah tertipu lewat fintech abal-abal yang kian menjamur dan sulit diberantas, Kemenkeu harus hadir dengan melakukan gerakan masif melalui program UMi. Program UMi tidak hanya membantu pelaku UMKM di level bawah untuk memajukan bisnisnya, namun menjadi jalan memutus mata rantai fintech bodong dengan memaksimalkan UMi di semua wilayah lewat penguatan literasi digital.

Komitmen Pembiayaan UMi

Dari tahun ke tahun program UMi melaju cepat. Perkembangan itu harus diimbangi dengan komitmen memberantas fintech palsu demi menyelamatkan masyarakat dan penipuan dengan menggantikannya melalui UMi. Ketika iklim bisnis sehat tentu akan melahirkan mata rantai kewirausahaan yang sehat pula. Dalam hal ini, UMi menjadi jawabannya dengan berbagai strategi dan inovasi yang mengawalnya.

Kemenkeu memperkirakan jumlah pelaku usaha mikro penerima UMi sampai akhir tahun 2019 sekitar 2,2 juta orang. Tahun ini ada 1,4 juta penerima, dan jumlah itu melampaui target pemerintah. Faktor pendorong tingginya perkiraan jumlah penerima UMi tahun ini disebabkan tiga lembaga penyalur kredit telah siap menyalurkan akad baru UMi sebanyak Rp 2,76 triliun yang akan disalurkan ke 930 ribu penerima.

Sebagai program yang memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), program UMi berdampak pada pembentukan “iklim sehat” dalam berbisnis. Artinya, masyarakat sudah sadar bahwa kepedulian pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan bantuan lewat UMi kian taji. Ketika pembiayaan UMi dapat membantu masyarakat, akhirnya mereka tidak tergoda dengan fintech yang belum jelas hasilnya.

Hal itu didukung dengan lembaga penyalur pembiayaan UMi yang terpercaya. Mulai dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT Bahana Artha Ventura. Dalam teknisnya, Kemenkeu bersinergi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menjadi koordinator penghimpun dan penyalur dana (coordinated fund) kepada usaha produktif melalui LKBB.

Untuk itu, pembiayaan UMi yang bersumber pendanaan APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga keuangan domestik maupun global harus dikawal tidak hanya pada penyalurannya. Namun juga komitmen mengedukasi, meluruskan, dan memberantas fintech nakal yang mengacaukan sistem perekonomian nasional.

Memutus Fintech Bodong

Selain karena perkembangan teknologi yang disalahgunakan, munculnya fintech bodong juga karena minimnya pengetahuan dan tidak adanya komitmen memberantasnya. Artinya, ketika masyarakat utamanya pelaku bisnis sudah menjadikan UMi sebagai sumber pembiayaan dalam bisnisnya, otomatis kepercayaan masyarakat fintech abal-abal kian terkikis.

Di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ini, selain membawa dampak positif, fintech juga dampak negatif. Nizar (2017:11) dalam risetnya menyebut keberadaan fintech membuka peluang lebih besar bagi konsumen/rumah tangga dan kalangan dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah untuk mengakses jasa keuangan lebih cepat dan mudah. Fintech menawarkan kemudahan, kecepatan layanan, dan biaya lebih murah serta kenyamanan bagi konsumen dalam menikmati layanan jasa keuangan. Fintech juga berdampak pada inklusi keuangan. Namun, bagaimana jika fintech tersebut abal-abal? Tentu meresahkan!

Dengan alasan ini, fintech yang dikembangkan dalam pembiayaan UMi harus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berkemajuan, dan utamanya dapat memutus mata rantai fintech bodong. Pasalnya, fintech juga membawa risiko buruk. Menurut Narain (2016) dan Wellisz (2016), risiko fintech berdampak pada keamanan privasi, kepemilikan data, dan tata kelola data.

Maka pembiayaan UMi yang fokus dikembangkan berbasis teknologi informasi harus dapat memutus mata rantai fintech bodong. Perlu beberapa strategi memutus mata rantai fintech bodong. Pertama, penguatan sistem keamanan. Kedua, sinergi antarlembaga atau kementerian, terutama dengan Kominfo, OJK, dan lainnya. Di sini, Satgas Waspada Investasi OJK, Google dan Apple harus berkomitmen memblokir situs dan aplikasi fintech bodong.

Ketiga, membangun kepercayaan masyarakat lewat pembiayaan UMi. Ketika masyarakat sudah percaya dengan UMi, maka otomatis tidak akan melirik fintech lain yang menawarkan berbagai macam program yang belum jelas keamanannya.

Keempat, penguatan pembiayaan UMi melalui pembinaan berkala dalam program keluarga harapan. Lewat program ini, masyarakat yang bergeliat berwirausaha harus didorong untuk menjalankan usaha agar dapat hidup mandiri di masa mendatang. Mereka harus dibekali digital technology dan entrepreneurship secara masif dan komprehensif.

Kelima, penguatan kemampuan literasi baru pada penerima pembiayaan UMi. Mulai dari literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia (SDM). Lewat literasi ini, masyarakat penerima program UMi semakin melek data, teknologi, dan mereka dapat memaksimalkan usaha melalui bantuan yang didapatkan melalui program UMi tersebut.

Dengan lima strategi di atas, diharapkan masyarakat semakin melek literasi baru dan mampu menjalankan usahanya dari bantuan program UMi. Ketika sudah melek literasi, mereka secara otomatis akan meninggalkan fintech bodong yang selama ini destruktif dan merugikan. Dari gerakan ini, program UMi yang didedikasikan mewujudkan kemandirian bangsa akan menjadi nyata.

Penulis: Hamidulloh Ibda/Dosen Matakuliah Teacherpreneurship Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.