pernikahan-dini-masa-pandemi-covid-19.jpg
Ilustrasi pernikahan dini. (istimewa)

AYOSEMARANG.COM -- Viral kehebohan media sosial soal pernikahan dini beberapa waktu lalu. Pertama, iklan Aisha Weddings yang menawarkan paket pernikahan anak. Wedding Organizer ini mempromosikan paket pernikahan usia 12 sampai dengan 21 tahun. Kedua, sinetron Suara Hati Istri yang menempatkan pemeran wanita dibawah umur untuk memerankan karakter dewasa dan berkeluarga.

Alur ceritanya dianggap memberikan kelonggaran terhadap pernikahan dini. Kemarahan publik mencuat. Imbasnya website dan medsos Aisha Weddings sudah tidak bisa diakses. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghentikan tayangan sinetron Suara Hati Istri.

Sejujurnya dibalik kontroversi iklan dan tayangan sinetron tersebut, muncul hal mengkhawatirkan. Laporan Badan Dunia PBB memprediksi akan terjadi ledakan pernikahan dini dalam rentang waktu 2020-2030. Ekonomi yang memburuk pada masa pandemi Covid-19 turut mendorong kejadian tersebut. Kondisi serupa terjadi di Jawa Tengah.

Menurut Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terjadi kenaikan signifikan kasus pernikahan dini selama pandemi Covid-19. Kenaikannya lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Imbas pandemi

Indikator lain berupa permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur menunjukkan pola serupa. Beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah melaporkan kenaikan permohonan dispensasi pernikahan. Meskipun perlu kehati-hatian dalam membaca fenomena kenaikan ini. Pasalnya, Pemerintah melakukan perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2019.

Dalam UU No 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia minimal adalah 19 tahun. Seseorang yang menikah di bawah batas usia tersebut tergolong dalam pernikahan dini. Imbasnya pernikahan antara umur 16 sampai 18 tahun setelah keluarnya aturan baru memerlukan dispensasi.

Problem pernikahan dini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat. Perekonomian memburuk selama pandemi Covid-19. Merosotnya ekonomi keluarga berimbas pada ketidakmampuan membiayai kebutuhan anak-anak. Demi mengurangi beban finasial, orang tua menikahkan anak perempuannya.

Singkatnya, pernikahan dini merupakan jalan keluar agar kebutuhan hidup anak menjadi kewajiban dan tanggungan suaminya. Menilik angka kemiskinan Jawa Tengah selama masa pandemi memang mengalami kenaikan. Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2020 mencapai 11,84 persen naik dibandingkan September 2019 yang sebesar 10,58 persen.

Fenomena pembelajaran secara virtual menimbulkan permasalahan tak terduga. Beberapa siswa merasa jenuh belajar di rumah dan memutuskan untuk menikah. Berkurangnya interaksi dengan lingkungan sekolah, guru dan teman belajar menimbulkan rasa bosan. Minimnya kontrol guru dalam memantau aktivitas belajar siswa turut berperan. Jumlah jam efektif belajar berkurang banyak. Gadget yang tujuan awalnya untuk belajar online beralih fungsi. Setelah jam belajar selesai, gadget lebih banyak digunakan untuk bermain game, membuka medsos bahkan mengakses konten pronografi.

Selain penggunaan gadget, peningkatan aktivitas terjadi pada menonton televisi. Komisi Perlindungan Anak Idonesia (KPAI) mencatat 67,4 persen aktitas anak selama pandemi adalah menyaksikan tayangan televisi. Pengalaman menunjukan kualitas tayangan sinetron, variety show dan infotainment belum memenuhi standar penyiaran. Kondisi ini berpengaruh buruk pada perkembangan anak.

Cara pandang, berpikir, bersikap dan perilaku anak mudah dipengaruhi oleh tren yang berlangsung. Tayangan film dan sosok tokoh terkenal menjadi idola bagi anak-anak. Dengan mudahnya mereka meniru beberapa influencer untuk menikah muda. Tanpa berpikir, bahwa beberapa kejadian merupakan rekayasa belaka dan semata-mata bisnis belaka.

 Di sisi lain, peran orang tua dalam mengawasi anak-anak kurang maksimal. Ekonomi keluarga tengah mengalami goncangan akibat pembatasan kegiatan. Orang tua sibuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup. Akibatnya perhatian terhadap pendidikan dan kegiatan anak terabaikan. Tidak ada waktu menemani anak belajar.

Tidak ada kesempatan mengarahkan perilaku anak. Terlebih untuk orang tua dengan keterbatasan pendidikan dan ilmu. Perkembangan pengetahuan yang demikian pesat menimbulkan gagap teknologi. Kemampuan terbatas membuat orang tua tidak menjadi role model bagi anak-anaknya. Figur-figur yang bersliweran di layar kaca dan gadget menjadi panutan.

Kerja Bersama

Upaya mengurangi bahkan menghilangkan pernikahan dini sudah lama dilakukan. Perubahan batas minimum usia perkawinan diharapkan mampu menekan jumlah pernikahan dini. Pemerintah menyadari pernikahan dini akan menghambat program program yang telah ditetapkan. Dalam bidang pendidikan misalnya, Program Wajib Belajar 12 tahun akan terkendala jika anak sudah menikah. Terbatasnya akses pendidikan menghambat upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam skala regional, Pemprov Jateng menginisiasi program Jo Kawin Bocah dalam menekan pernikahan dini. Program ini menyasar kelompok rentan yang beresiko mengalami pernikahan dini. Identifikasi berdasarkan data Susenas 2018 menunjukan yang termasuk kelompok rentan yaitu  keluarga miskin, pendidikan renadah, masyarakat perdesaan, kelompok remaja, dan pola pengasuhan tunggal/alternatif. Kelompok ini menjadi prioritas dalam kampanye dan sosialisasi mengenai pendewasaan usia pernikahan.

Peran sekolah juga perlu ditingkatkan. Guru harus memantau keberadaan anak didiknya meskipun belajar secara virtual. Tidak saja secara formal dalam ruang pertemuan virtual, namun sesekali bisa memantau status medsos siswanya. Jika status Instagram, Twitter, Facebook maupun WhatsApp dirasa melanggar norma, guru dapat memberikan teguran dan melakukan pembinaan.

Selain itu materi kesehatan reproduksi sudah saatnya mulai diperkenalkan kepada anak-anak. Dengan bahan ajar yang tepat, guru dapat memberikan pemahaman komprehensif dampak pernikahan dini. Baik dari sisi kesehatan fisik, kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan hak anak. Ini akan lebih baik dari pada anak mencari informasi sendiri dan berakhir pada pengetahuan yang salah.

Tak kalah penting adalah peran orang tua. Orang tua harus memiliki kesadaran bahwa pernikahan dini mempunyai ekses negatif. Dalam jangka panjang akan merugikan perkembangan anak baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Selain itu, orang tua harus memupuk karakter moral anak-anaknya agar terhindar dari godaan dunia maya. Keluarga merupakan benteng terakhir dalam mencegah perkawinan dini.

Keluarga harus bersinergi agar pernikahan dini tidak merebak menjadi jamur seiring penyebaran virus Covid-19.
Praktek perkawinan dini selayaknya dikurangi bahkan harus dihilangkan. Sumbangan terbesar angka stunting merupakan imbas perkawinan dini. Dan pada akhirnya sulit untuk memutus rantai kemiskinan. Peringatan Hari Keluarga Nasional 2021 menjadi momentum mereduksi pernikahan dini agar keluarga semakin sejahtera.

Penulis: Eko Suharto/Fungsional Statistisi BPS Provinsi Jawa Tengah

 

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.