fakultas-hukum-upgris-berikan-edukasi-perlindungan-hukum-perempuan-dan-anak.jpg
Fakultas hukum Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) gelar webinar nasional Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak. (dok)

SEMARANG SELATAN, AYOSEMARANG.COM -- Dalam rangka memperingati dies natalis ke-40 Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Fakultas hukum UPGRIS menggelar webinar nasional.

Adapun tema yang diambil dalam webinar tersebut adalah "Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Terhadap Eksploitasi dalam Dunia Penyiaran".

Dekan fakultas hukum UPGRIS, Dr Sapto Budoyo mengatakan, kegiatan Webinar ini merupakan bentuk eksistensi utama fakultas hukum yang berkualitas dan kompeten dengan kemandirian rakyat yang sadar hukum.

"Perempuan dan anak merupakan kaum yang sangat rentan terhadap diskriminasi terhadap kasus pelecahan atau kriminal,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis 8 Juli 2021.

AYO BACA :UPGRIS Gelar Webinar, Kenalkan Peluang Pasar Modal pada Milenial

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai warga negara sering menjadi isu yang paling sensitif. Tayangan kekerasan baik fisik maupun verbal secara visual sering terjadi di dunia penyiaran ataupun media sosial. Tindakan diksriminatif perempuan dan anak sering menjadi korban selalu ditayangkan secara jelas. Hal ini sangat memberi dampak non edukatif.

"Bahkan bisa menciderai HAM anak dan perempuan. Permasalahan seperti ini yang melatarbelakangi fakultas hukum UPGRIS berinisiatif selenggarakan webinar Perlindungan hukum perempuan dan anak terhadap eksploitasi dalam dunia penyiaran. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan edukasi hukum, menjalin kerja sama, sebagai wadah informasi bagi kaum perempuan dan anak di mata hukum,” imbuhnya.

Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2021, Asep Cuwantoro menjelaskan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang bersifat independent yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang penyiaran  (UU 32/2002) sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

“KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independent mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Saat menyaksikan tayang TV atau medsos saat ini harus cerdas," terangnya.

AYO BACA :Langgar PPKM Darurat, Puluhan Warga Pekalongan Ditangkap Langsung Tes Swab

Jangan sampai, lanjutnya, anak atau generasi muda terjebak pada kehidupan hedonis yang salah kaprah. Gambaran anak remaja khususnya perempuan di TV atau Sinetron kerap kali dijumpai menampilkan adegan negatif.

"Adegan makan kelinci yang masih hidup, mencekik, penggunaan alat tes kehamilan, adegan merokok, penggunaan seragam sekolah yang seronok. Hal ini sangat bertentangan dengan budaya Indonesia,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat, Rita Pranawati menambahkan bahwa peran media untuk perlindungan anak ada di UU 35 tahun 2014 tentang PA.

Menurutnya, peran media penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

“ UU penyiaran nomer 32 pasal 4 (1) penyoaran mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial,” ungkap Rita.

Kontribusi media diantaranya mempengaruhi pengambil kebijakan. Kedua, mendorong penegakan hukum (pelaku diadili serta korban mendapat keadilan).

"Ketiga, perlindungan terhadap anak korban eksploitasi. Keempat, sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan terhadap eksploitasi terhadap anak," katanya.

AYO BACA :3 Proposal Mahasiswa UPGRIS Lolos Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa