seminar_upgris.jpg
Fakultas Hukum Upgris membuat webinar untuk merayakan dies natalis Upgris yang ke-40. Webinar ini mengangkat tema “Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Terhadap Eksploitasi dalam Dunia Penyiaran”.(Dok)

SEMARANGTIMUR, AYOSEMARANG.COM-- Dalam rangka merayakan dies natalis ke-40 Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Fakultas Hukum UPGRIS pada Kamis 8 Juli 2021 menggelar webinar dengan tema “Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Terhadap Eksploitasi dalam Dunia Penyiaran”.

Dalam kegiatan itu hadir Dekan fakultas hukum Dr Sapto Budoyo SH MH, Dr Lita Tyesta ALW SH M Hum pakar perlindungan anak dan perempuan fakultas hukum Universitas Diponegoro, Rita Pranawati MA wakil Ketua komisi perlindungan anak Indonesia Pusat, dan Asep Cuwantoro MPd Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2021.

Sapto Budoyo berkata jika kegiatan seperti ini merupakan bentuk eksistensi utama fakultas hukum yang berkualitas dan kompeten dengan kemandirian rakyat yang sadar hukum.

“Perempuan dan anak merupakan kaum yang sangat rentan terhadap diskriminasi terhadap kasus pelecehan atau kriminal,” tutur Sapto.

AYO BACA :Fakultas Hukum UPGRIS Berikan Edukasi Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai warga negara sering menjadi isu yang paling sensitif. Tayangan kekerasan baik fisik maupun verbal secara visual sering terjadi di dunia penyiaran ataupun media sosial. Tindakan diskriminatif perempuan dan anak melalui sering menjadi korban selalu ditayangkan secara jelas. Hal ini sangat memberi dampak non edukatif. Bahkan bisa mencederai HAM anak dan perempuan. 

“Tujuan kegiatan ini untuk memberikan edukasi hukum, menjalin kerja sama, sebagai wadah informasi bagi kaum perempuan dan anak di mata hukum,” imbuh Sapto.

Berlanjut ke sesi materi Asep Cuwantoro dalam menyampaikan materi menjelaskan komisi penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang penyiaran  (UU 32/2002) sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

“ KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Saat menyaksikan tayang TV atau medsos saat ini harus cerdas.

AYO BACA :UPGRIS Gelar Webinar, Kenalkan Peluang Pasar Modal pada Milenial

Menurutnya jangan sampai anak atau generasi muda terjebak pada kehidupan hedonis yang salah kaprah. Gambaran anak remaja khususnya perempuan di TV atau Sinetron kerap kali dijumpai menampilkan adegan negatif.

“Adegan makan kelinci yang masih hidup, mencekik, penggunaan alat tes kehamilan, adegan merokok, penggunaan seragam sekolah yang seronok. Hal ini sangat bertentangan dengan budaya Indonesia,” tutur Asep.

 Sementara Rita Pranawati menambahkan bahwa peran media untuk perlindungan anak menurut UU 35 tahun 2014 tentang PA, peran media penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

“UU penyiaran nomor 32 pasal 4 (1) penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial,” ungkap Rita.

Rita juga menambahkan kontribusi media diantaranya mempengaruhi pengambil kebijakan. Kedua, mendorong penegakan hukum (pelaku diadili serta korban mendapat keadilan). Ketiga, perlindungan terhadap anak korban eksploitasi.

“Terakhir sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan terhadap eksploitasi terhadap anak,” pungkasnya.

AYO BACA :3 Proposal Mahasiswa UPGRIS Lolos Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa