gunawan-witjaksana_(1).jpg
Gunawan Witjaksana, M.Si (Dosen dan Ketua STIKOM Semarang)

AYOSEMARANG.COM -- Kebijakan PPKM Darurat di Jawa- Bali  antara lain mewajibkan semua lembaga non esensial mewajibkan seluruh karyawannya work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Sedang sektor kritis dan esensial masih memperbolehkan sebagian karyawannya bekerja dari kantor (WfO) yang prosentasenya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan yang dirasakan sangat berat ini semata hanya ditujukan untuk  memutus mata rantai penyebaran covid-19, yang tujuan akhirnya adalah membuat Indonesia aman dari Pandemi covid-19 yang mengganggu seluruh sendi kehidupan, sehingga kehidupan menjadi normal kembali, dan  kesejahteraan yang dicita-citakan dapat segera dicapai.

Pemerintah pun sudah menekankan bahwa karyawan yang WFH tetap harus digaji.

Sebagian besar lembaga pun telah melaksanakan kebijakan tersebut sejak 3-20 Juli 2021.

Sayangnya, di lapangan, entah karena prasarananya yang kurang memadai, atau karena SDM nya yang kurang menguasai teknologi, saat ini sering terdengar keluhan masyarakat yang merasa kurang memperoleh pelayanan sebagaimana ketika suasana normal.

Umumnya, keluhan itu terkait dengan molornya waktu pelaksanaan pelayanan. Dan celakanya bila ditanyakan, alasannya adalah WFH.

Karena itu hal yang perlu kita renungkan bersama adalah, tidakkah seharusnya pimpinan lembaga beserta seluruh aparatnya sudah memahami esensi WFH? Dan tidakkah setiap lembaga sudah punya pengalaman sebelumnya, utamanya terkait sarana dan prasarana, serta kesiapan aparat yang ditugaskan sesuai bidangnya?

AYO BACA :Menyoal Ketidaketisan Iklan Televisi

Mencontoh Pendidikan Tinggi

Sebenarnya, saat awal tahun 2020 di mana Pandemi mulai melanda, dan terpaksa kita harus WFH, Perguruan Tinggi (PT) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pun juga agak kebingungan.

Namun, karena dalam praktek pengelolaannya teknologi informasi sudah digunakan, maka meski dengan sistem yang paling sederhana, utamanya perkuliahan serta proses Tri Dharma lainnya bisa dilaksanakan, meski dengan beberapa kekurangan.

Selanjutnya berdasarkan pengalaman, prasarana penunjang pun terus disempurnakan, sehingga kegiatan Tri Dharma dapat dilaksanakan secara lancar. Bahkan saat ini sudah ada PTN/ S yang mengobarkan motto "kuliah tanpa sekat".

Meski masih terus disempurnakan, pendidikan dasar dan menengah pun juga sudah menyesuaikan, meski harus diakui efektivitasnya kurang dibanding tatap muka.

Secara kelembagaan pun sebenarnya bukan hanya di PT, pengintegrasian data sudah makin sempurna. Penggunaan Nomor Identitas Kependudukan(NIK) seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP), sudah terintegrasi dengan data di berbagai sektor.

Dengan hanya mengklik NIK, maka saat ini identitas individu akan jelas, sehingga saat ini hampir tidak mungkin lagi seperti masa lalu di PTS misalnya, seorang dosen bisa tercantum sebagai dosen tetap di banyak PTS.

Dengan teknologi komunikasi canggih yang terintegrasi, saat ini dosen tidak menemui kendala yang berarti, baik dalam mengurus Jabatan Fungsional Akademik (JAFA), Sertifikasi Serdos, serta hal lainnya.

AYO BACA :Menggalang Kebersamaan di Era Pandemi

Pada urusan kepegawaian pun misalnya, seluruh SK, apa pun itu, tentu sudah terintegrasi dengan instansi lain sesuai dengan tupoksinya.

Perubahan Budaya

Karena itu, sebenarnya WFH itu secara logika tidak akan menghambat penyelesaian tugas, terutama dalam melayani masyarakat.

Terintegrasinya berbagai instansi terkait, juga sekaligus melancarkan komunikasi keorganisasian yang terjadi. Tinggal untuk menjaga originalitas serta keamanan data, berbagai program serta aplikasi canggih pun bisa diterapkan. 
Melihat kenyataan itu, sebenarnya yang masih perlu direformasi adalah budaya masyarakat, utamanya budaya kerja organisasinya.

Penyalahartian WFH seolah sebagai hari libur harus diluruskan. Terkait dengan ini, kesalahan yang terjadi pada anak didik, utamanya di tingkat SD, telah terus disempurnakan.

Bila toh belum bisa menyamai efektivitasnya dengan tatap muka, setidaknya penyempurnaan menuju ke arah itu terus dilakukan. Toh kita belum tahu, kapan Pandemi ini akan berakhir.

Karena itu, ke depan harapannya makin tidak terdengar lagi sehingga pada waktunya hilang sama sekali, keluhan masyarakat terhadap molornya pelayanan dengan menyertakan alasan sedang WFH.

Kecanggihan teknologi informasi sudah semestinya melancarkan komunikasi, sekaligus memudahkan serta memuaskan pelayanan terhadap setiap stakeholders yang saling terkait. Semoga.

Penulis: Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si (Dosen dan Ketua STIKOM Semarang)

AYO BACA :Mengharap Baiknya Komunikasi di 2021

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.