nelayan-kecil-kedaulatan-pangan.jpeg
Puluhan Kapal Nelayan Tambaklorok bersandar. (Ayosemarang.com/Vedyana Ardyansah)

AYOSEMARANG.COM -- Nelayan tradisional Indonesia memiliki kemampuan melaut yang luar biasa, pengetahuan tersebut secara turun temurun terwariskan. Adapun banyaknya angka kecelakaan nelayan dilaut saat ini, karena adanya perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrem sehingga nelayan perlu beradaptasi akan hal ini.

Periode cuaca ekstrem cukup panjang, sehingga intensitas meluat nelayan menurun sedang kebutuhan ekonomi harus tercukupi. Sehingga nelayan memaksakan diri untuk tetap melaut, meskipun secara sadar mereka faham akan bahaya yang dihadapinya.

Perlu kita fahami bersama bahwa nelayan tidak hanya berpotensi mengalami kecelakaan ketika dilaut saja, ketika nelayan didaratpun berpotensi mengalami kecelakaan. Misalnya, perahunya rusak akibat terjangan ombak ketika bersandar, ataupun rumah mereka yang tergenang air rob atau diterjang ombak.

Kejadian-kejadian tersebut terjadi karena minimnya perhatian dari pemerintah terhadap nelayan, terutama dalam hal memberikan dukungan fasilitas dan infrastruktur dilingkungan kerja nelayan, seperti alat penyedia informasi cuaca, infrastruktur pesisir dan alat keselamatan melaut.

Perlindungan sosial seperti pemberian asuransi nelayan masih terbilang awam dikalangan nelayan, masih banyak nelayan yang belum faham soal apa itu asuransi terutama bagaimana cara memperpanjangnya. Hal ini dikarenakan masih minimnya pelayanan administrasi terhadap nelayan, oleh karea itu penting bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pelayanan yang lebih adaptif dan fleksibel dalam melayani nelayan atau minimal didekatkan kantor pelayanannya. Begitupun dengan BPJS Ketenagakerjaan, hasil survey yang dilakukan oleh KNTI di 26 Kabupaten/Kota dari 10 provisi pada periode April-Mei 2021, 95% nelayan tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

Sedang pemberian penyediaan bantuan sosial bagi keluarga nelayan yang berhenti melaut di masa cuaca ekstrem masih minim dan tidak menyeluruh, hal ini kami sadari karena masih cukup rendah nelayan yang terdata. Bisa kita lihat bagaimana progress dari program pendataan KUSUKA dari 2.155.191 nelayan baru 1.179.141 nelayan yang terdata (sumber: https://satudata.kkp.go.id/dashboard_kusuka). Hal inilah yang memaksa nelayan kecil tetap melaut karena tuntutan kebutuhan keluarga, meskipun mereka sadar betul akan resiko yang dihadapinya.

Kami berharap pemerintah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam, diamanatkan didalamnya yang termaktub dalam pasal 3 bahwa tujuan dari UU ini adalah untuk menanggulangi risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum kepada nelayan.

Kami mendesak pemerintah mengimplementasikan beleid tentang perlindungan nelayan, KNTI meminta pemerintah pusat dan daerah menyediakan payung hukum yang kuat untuk memitigasi  perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Kami juga berharap asuransi nelayan bisa terintegrasi dengan produksi hasil tangkapan nelayan, sehingga retribusi nelayan secara tidak langsung telah melakukan pembayaran asuransi. Kemudian, baiknya asuransi ini tidak hanya soal kecelakaan jiwa semata, namun juga mencakup soal perlindungan ekonomi nelayan pada saat musim paceklik dan cuaca ekstrem.

Pada UU Cipta Kerja menjelaskan tentang Pelabuhan Perikanan yang mana memiliki fungsi sebagai keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan, hal ini menjadi catatan tersendiri bagi KNTI mengingat tidak semua wilayah memiliki Pelabuhan Perikanan. Misalnya daerah sebesar Kota Semarang yang memiliki nelayan yang cukup besar sampai saat ini tidak memiliki Pelabuhan Perikanan, padahal digadang-gadang sebagai Kampung Wisata Bahari. Tentu ini mejadi pertanyaan mendasar kepada pemerintah tentang keseriusan dukungan kepada nelayan, secara eksplisit minimnya infrakstruk ini akibat dari minimnya keberpihakan dan keadilan angaran (APBN) untuk nelayan.

Jika APBN itu berpihak kepada nelayan kecil, maka kita akan melihat bagaimana ekonomi bangsa ini maju. Republik ini akan mamkmur sentausa, berdaulat disektor pangan dan tentunya akan menjadi bangsa yang sehat karna tercukupi sumber proteinnya.

Lebih dari 90% Nelayan Indonesia adalah nelayan kecil, ini menjadi kekuatan dan lambang kemandirian bangsa. Negara cukup memastikan kehadirian nelayan ini terfasilitasi dengan baik, mereka diberi perlindungan dan jaminan sebagaimana amanat undang-undang. Pastikan nelayan kecil mudah dalam mendapatkan BBM bersubsidi, pastikan ikan hasil tangkapan mereka terserap dengan harga yang baik.

Kemudian, berikanan pendidikan yang layak bagi anak-anak nelayan, KNTI sendiri dalam hal ini memulainya dengan mendirikan perpustaka-perpusatkaan dibeberapa daerah. Selain itu, perempuan-perempuan pesisir memiliki potensi mengolah hasil perikanan juga dapat dimakasimalkan dengan memberikan pemberdayaan terutama soal pemasaran hasil olahannya. Sehingga ada peningkatan nilai tambah usaha perikanan melalui industry pengolahan ikan skala kecil di kampung-kampung nelayan.

Pada saat nelayan kecil tidak bisa melaut karena cuaca ekstrem, pemerintah bisa hadir untuk mendorong nelayan berusaha disektor budidaya ikan atau memberikan kepercayaan kepada nelayan kecil untuk mengelola wisata bahari.

Nelayan kecil merupakan kekuatan bangsa, saat ini meskipun belum secara serius diperhatikan nelayan kecil telah memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri sebasar 80%. Belum lagi keberadaan nelayan kecil ini telah memberikan efek domino positif bagi pelaku profesi lainnya, seperti pedagang di pasar rakyat, moda transfortasi dan sebaginya. Jadi pemerintah jangan ragu untuk memberikan dukungan kepada nelayan kecil, agar republic ini bisa menjadi pelopor kesejahteraan nelayan kecil tradisonal.

Penulis: Hendra Wiguna/Biro Penguatan Anggota DPP KNTI

 

 

 

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.