fx-hadi-rudyatmo.jpg
Mantan Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo menyebut APBD Kota Solo bisa jebol jika PPKM Darurat kembali diperpanjang. (Ayosemarang.com/Budi Cahyono)

SOLO, AYOSEMARANG.COM -- Pemerintah pusat berencana memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali sampai akhir Juli untuk menekan angka kasus Covid-19.

Mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menggapi rencana perpanjangan PPKM Darurat itu. Rudy panggilan akrabnya menyebut, APBD Kota Solo bisa jebol jika PPKM Darurat kembali diperpanjang.

Rudy mengusulkan pada Pemkot Solo agar mengajak masyarakat ikut bergotong royong menangani Covid-19.

AYO BACA :Gibran Akui Masih Banyak Pelanggaran PPKM Darurat di Solo

Hal tersebut bisa dilakukan dengan meminta pada perusahaan dan pengusaha memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu warga Solo terdampak PPKM Darurat.

“Dulu saya gerakan semua, ada pengusaha menyumbang beras, telur, mie instan dan lainnya. Kita kumpulkan semua. Kalau hanya mengandalkan APBD saja bisa jebol,” kata Rudy dilansir Suarasurakarta.id jaringan Ayosemarang.com, Senin 19 Juli 2021.

Rudy mengatakan seharusnya pemerintah tetap memperbolehkan masyarakat kecil mencari nafkah sendiri atau berjualan, dengan syarat dilarang dimakan di tempat. Kalau nekat melayani makan ditempat baru tempat usahanya ditutup.

AYO BACA :5 Cara Mudah Hilangkan Bau Prengus Daging Kambing

“Kalau aturan itu diterapkan setidaknya bisa mengurangi beban masyarakat kecil, yang juga butuh makan serta kebutuhan dasar lainnya,” paparnya.

“Kalau PPKM darurat diperpanjang harus punya solusi juga. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terutama pedagang PKL dan pasar tradisional non esensial,” tambah dia.

Rudy mengatakan untuk kondisi sekarang warga diminta untuk di rumah saja dan tidak ada pemasukan. Padahal, kebutuhan warga di rumah juga butuh gizi lainnya serta obat-obatan.

“Keadaan sekarang seperti lockdown, logistik gizi harus dipenuhi,” tegasnya.

AYO BACA :Pemkot Solo Tutup 15 Pasar Tradisional Non Esensial Selama PPKM Darurat